Pasuruan
Dalam kesempatan sidang paripurna, Fraksi Gerindra menyampaikan pandangan umumnya agar pemerintah kota Pasuruan lebih serius menyikapi program penataan, pengelolaan dan pembangunan yang ada di wilayah kota Pasuruan.
Pandangan umum itu dibacakan langsung oleh Tutur Anjar Jiwandono, anggota DPRD termuda di Kota Pasuruan.
Ia menyampaikan " Dalam kesempatan ini, Fraksi Gerindra perlu untuk menyampaikan beberapa catatan yang patut kami sampaikan dalam forum yang
terhormat ini " kata tutur saat pembacaan Paripurna (22/07/2023) di Gedung DPRD, Jl.Balai Kota Pasuruan tersebut.
Kemudian dia membacakan empat poin itu, Pertama. Fraksi Partai GERINDRA mendorong Pemerintah Kota Pasuruan melakukan pendataan serta mengkaji ulang pengelolaan aset daerah terkait penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukkannya.
Kedua, ia mempertanyakan " Progres penyelesaian JLU (jalur lingkar Utara) sampai saat ini sudah sejauh mana?, " tanya Tutur.
Kemudian dia mengutarakan bahwa pemerintah Kota terkesan kurang greget dalam menuntaskan JLU. Ia menganggap JLU merupakan
infrastruktur yang bisa menopang pendapatan daerah serta
akses vital moda transportasi darat, yang menjadi prioritas utama dan pertama karena JLU sudah
terencana dengan sangat lama.
Kemudian poin ketiga, Ia menyampaikan kepada Kepala Daerah bahwa dalam upaya menggali potensi peningkatan PAD perlu dilakukan terobosan tanpa meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal. Lantas tutur bertanya " Strategi apa yang dilakukan Pemerintah Kota dalam menangani peningkatan PAD tersebut? " Kata dia.
Lalu dia juga memaparkan beberapa hal yang tengah dilakukan pemerintah kota seper menaikkan tarif kios dan biaya parkir di Pasar yang mencapai 150%. Kemudian tarif sewa kios di stadion yang mencapai 5 kali lipat. Juga tarif parkir berlangganan yang mencapai 200%,
Serta Sewa fasilitas sarana olahraga yang mahal.
" Sudah sesuai kah semuanya itu ? " Tanya Tutur.
Kemudian tutur menjelaskan bahwa masyarakat baru merasakan geliat kembali roda perekonomiannya pasca pandemi, lalu dikejutkan dengan
kenaikan retribusi hal ini tentu akan berakibat pada ketidak minatan masyarakat terhadap lahan usaha yang
ditawarkan Pemkot. Disisi lain rawan terjadinya pengrusakan seperti
yang terjadi beberapa waktu yang lalu.
Kemudian poin terakhir atau keempat, Fraksi Gerindra meminta agar nelayan perlu untuk lebih diperhatikan. Semisal bagaimana strategi Pemkot untuk memenuhi kebutuhan solar mereka, juga bagaimana pengawasan hasil laut agar kehidupan mereka menjadi lebih baik.
Terpenting menurut yang perlu menjadi catatan serius bahwa hasil laut mulai rusak, penghasilan terus menurun sedangkan TPI/PPI masih belum dioperasikan.
" Mohon tanggapannya soal penanganan kondisi laut saat ini " tandas tutur
Sementara H.Ismail Hasan Marzuki selaku pimpinan sidang menyatakan bahwa " pandangan ini akan di jawab oleh bapak Walikota atau Wakil walikota di Sekmen paripurna selanjutnya " singka Kaji Mail sapaan akrab ketua DPRD kota Pasuruan tersebut, saat mengakhiri pimpinan sidang.(Hadi)