KEGIATAN MUSRENBANGDES DALAM RANGKA PENlNGKATAN PELAYANAN DASAR DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN SKALA PRIORITAS RKPDES TAHUN 2024 DAN RKPD TAHUN 2025 DESA KEPULUNGAN.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang lebih dikenal dengan istilah Musrenbangdes adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang Desa dilaksanakan dengan mengacu pada RPJM Desa. Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa.
Pada hari senen (24-07-2023) Pemerintah desa Kepulungan kecamatan Gempol kabupaten Pasuruan menggelar Musrenbangdes dalam rangka penyusunan RKPDES tahun 2024 dan RKPD tahun 2025 dengan tema Peningkatan pelayanan dasar dan tata kelola pemerintahan .
Giat tersebut dilaksanakan di Pendopo kantor desa Kepulungan, dimulai jam 09.00wib-selesai .
Tampak hadir pada acara tersebut anggota DPRD kabupaten Pasuruan dari fraksi partai kebangkitan Bangsa H. Samsul Hidayat M.PD.I. Sekcam Gempol Majidah beserta staf, Danramil Gempol Kapten Cba Hadi Wibowo, Babinkamtibmas, kepala Desa kepulungan Didik Hartono serta jajaran perangkatnya,ketua BPD,ketua LPM, serta tokoh masyarakat dan agama juga kader PKK dan anggota karang taruna.
Kepala Desa kepulungan Didik Hartono dalam sambutannya ,Selain wisata, ketahanan pangan juga menjadi fokus pihaknya. Sukses panen raya yang diraih beberapa waktu lalu, membuat Pemdes Kepulungan serius mengembangkan sektor ini.
"Tentu kami memiliki beberapa item prioritas. Salah satunya melanjutkan pengembangan wisata air panas," terang Kades dengan latar belakang aktivis tersebut
Pengembangannya juga tak main-main. Pertanian ini akan digabungkan dengan beberapa sektor: Peternakan, perikanan, dan wisata.
"Sesuai rencana ketika panen raya lalu, kami ingin membuat sektor pertanian yang terpadu dengan peternakan, perikanan, sekaligus dijadikan tempat wisata," terangnya.
Meski dua sektor itu menjadi prioritas, pria dengan sapaan akrab Didik ini tak melupakan infrastruktur. Pihaknya masih menaruh perhatian dengan beberapa perbaikan jalan dan jembatan.
Ada beberapa perbaikan jalan yang akan kami utamakan. Seperti jalan penghubung Kepulungan dengan (Desa) Sumbersuko. Juga ada perbaikan jembatan," tuturnya.
Namun, ia mengakui ada beberapa kendala yang dihadapi pihaknya. Seperti terbitnya inpres yang mengatur penggunaan dana desa.
Inpres ini, sebutnya, cukup berpengaruh terhadap besaran anggaran untuk pembangunan desa yang sesuai visi misinya.
Visi-misi Kades dengan Bupati kadang tak sinkron karena dipengaruhi dari inpres. Dalam inpres ada ketentuan sekian persen untuk ini dan untuk itu. Di desa kita, tahun kemarin itu sisanya 225 jutaan. Ini kan enggak maksimal untuk mewujudkan visi misi Kades," pungkasnya.
Hal senada juga diakui oleh Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat. Pembangunan serasa stagnan juga dialami oleh Pemkab Pasuruan.
"Jangankan Kepulungan yang 2,3 Milyar, Pemkab Pasuruan saja yang 3,1 Triliun juga seperti tak kelihatan (wujudnya)," ujarnya saat hadir di Musrenbangdes.
Ketua fraksi PKB ini menerangkan, keinginan masyarakat yang begitu beragam tak sebanding dengan anggaran yang tersedia. Makin diperparah dengan sumbangsih pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang terbilang rendah.
Untuk itu ia mengharapkan masyarakat berpartisipasi dengan disiplin membayar PBB. Pajak yang dibayarkan akan masuk sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pasuruan.
"Kalau pembayaran PBB nya tertib, maka kucuran dana untuk pembangunan desa juga akan besar. Dulu pajak setornya ke Pemerintah Pusat. Kalau sekarang, pajak jadi primadona PAD Pemda," tutupnya. (Hadi).