Dampak negatif ponsel menjadi salah satu isu hangat dalam sosialisasi KPPA RI dengan tema Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak di Warung Ngelencer, Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Rabu (31/7/2024).
Beragam dampak negatif ponsel membuat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) meminta para orang tua waspada.
Menurut Asisten Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak KPPA, Endah Sri Rejeki, anak butuh informasi dari ponsel.
"Ada landasan hukumnya. Anak berhak mendapatkan informasi," tutur perempuan berjilbab tersebut.
Namun, tak semua informasi layak dikonsumsi anak. Banyak informasi berbau kekerasan dan pornografi di dunia maya. Mirisnya, kadang informasi berbau cabul ditemui dengan mudah di media sosial tanpa penyensoran.
"Kadang pornografi itu muncul dalam bentuk iklan-iklan di media sosial. Memang cuma iklan produk barang, aplikasi atau game, tapi visualnya malah erotis dan tak layak ditonton anak," paparnya.
Maka dari itu ia menekankan ortu wajib waspada. Ortu diharapkan tak melepas anak saat buah hati asyik dengan ponsel. Ortu tetap harus berinteraksi sebagai filter pertama terhadap tontonan tak layak.
"Jadi jangan dilepas begitu saja. Anak harus tetap didampingi. Berikan masukan yang benar. Apa yang harus dilakukan anak. Mana yang boleh mana yang tidak. Jangan sampai tumbuh kembang anak terganggu gegara ponsel," jabarnya.
Selain itu, ia mengingatkan ortu untuk tidak menghardik anak ketika anak menanyakan sesuatu yang kurang sopan. Bila dirasa pertanyaan anak melanggar etika, ia menekankan ortu harus berbahasa selembut mungkin.
"Ini sebenarnya menjadi tanggung jawab kita semua bagaimana program dan kebijakan kita bisa memperhatikan mereka. Salah satunya dengan mendengarkan masukan mereka, apa sebenarnya yang dirasakan dan caranya seperti apa yang sesuai dengan keinginan mereka," urainya.
Meresponnya, anggota Komisi VIII DPR RI H. Moehklas Sidik mengatakan, berbagai program pembangunan Indonesia harus tepat sasaran. Salah satu yang ia soroti adalah program Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Ia menekan program Kemensos harus tepat dan mengenai sasaran kepada masyarakat yang menjadi rencana tujuan program itu.
"Berbagai program bagaimana agar tepat sasaran di masyarakat, masih banyak keluhan di kementerian sosial itu tidak tepat sasaran. Makanya harus ada prioritas yang diselesaikan," pungkasnya. (Had).
